Transisi dari energi fosil ke bersih bukan tren, tapi kebutuhan mendesak hadapi perubahan iklim, krisis energi, dan degradasi lingkungan. Laporan IPCC AR6 tegas: emisi karbon global harus turun 43% pada 2030 untuk batasi pemanasan di bawah 1,5°C, dengan sektor energi penyumbang terbesar. Negara maju seperti Jerman dan Denmark sudah capai lebih 50% dari terbarukan, sementara Indonesia stuck di 11,5% per 2024—kesenjangan besar yang harus dijembatani.
Sebagai negara berkembang dengan populasi raksasa dan kebutuhan energi meledak, Indonesia punya tanggung jawab transisi berkelanjutan, inklusif, adil. Target 23% EBT di bauran energi 2025 jadi komitmen Paris Agreement sekaligus jaga ketahanan nasional dan tekan emisi. Tapi jalan terjal: infrastruktur lemah, regulasi goyah, investasi minim.
Pemerintah pertimbangkan turunkan target jadi 17-20% karena proyek EBT molor, PLTU batubara masih dominan, regulasi tumpang tindih, dan tarif hijau tak kompetitif. Investasi EBT cuma USD 1,5 miliar di 2023, jauh dari kebutuhan USD 146 miliar sampai 2030. Insentif subsidi kurang, profitabilitas rendah, bikin swasta ragu.
Optimisme tetap ada via Just Energy Transition Partnership (JETP) dari G20 Bali 2022: USD 20 miliar dana untuk dekarbonisasi listrik, khusus pensiunkan batubara via blended finance dan kemitraan publik-swasta. Suksesnya andalkan reformasi lembaga, harmonisasi kebijakan, dan transparansi.
Strategi percepatan jelas. Atasi biaya tinggi lewat insentif fiskal, pembebasan pajak, blended finance JETP. Stabilkan regulasi dengan perizinan sederhana, roadmap jangka panjang. Kurangi PLTU via pensiun dini, beli balik aset, alihkan ke teknologi bersih. Kekurangan SDM? Perkuat vokasi, sertifikasi, pelatihan industri untuk teknisi EBT.
Infrastruktur transmisi belum siap tangani energi intermiten—solusinya smart grid, digitalisasi, konektivitas antar-pulau. Keadilan energi prioritas: libatkan masyarakat lokal, lindungi pekerja batubara via pelatihan ulang dan jaminan sosial, pastikan tak ada yang tertinggal.
Transisi ini bangun ekonomi baru adil: reformasi kebijakan, insentif kuat, SDM siap, infrastruktur modern. Dengan sinergi pemerintah-swasta-masyarakat plus JETP, Indonesia bisa pionir transisi berkeadilan di Asia Tenggara—menuju dekarbonisasi sukses, energi aman, dan masa depan hijau.
Transisi dari energi fosil ke bersih bukan tren, tapi kebutuhan mendesak hadapi perubahan iklim, krisis energi, dan degradasi lingkungan. Laporan IPCC AR6 tegas: emisi karbon global harus turun 43% pada 2030 untuk batasi pemanasan di bawah 1,5°C, dengan sektor energi penyumbang terbesar. Negara maju seperti Jerman dan Denmark sudah capai lebih 50% dari terbarukan, sementara Indonesia stuck di 11,5% per 2024—kesenjangan besar yang harus dijembatani.
Sebagai negara berkembang dengan populasi raksasa dan kebutuhan energi meledak, Indonesia punya tanggung jawab transisi berkelanjutan, inklusif, adil. Target 23% EBT di bauran energi 2025 jadi komitmen Paris Agreement sekaligus jaga ketahanan nasional dan tekan emisi. Tapi jalan terjal: infrastruktur lemah, regulasi goyah, investasi minim.
Pemerintah pertimbangkan turunkan target jadi 17-20% karena proyek EBT molor, PLTU batubara masih dominan, regulasi tumpang tindih, dan tarif hijau tak kompetitif. Investasi EBT cuma USD 1,5 miliar di 2023, jauh dari kebutuhan USD 146 miliar sampai 2030. Insentif subsidi kurang, profitabilitas rendah, bikin swasta ragu.
Optimisme tetap ada via Just Energy Transition Partnership (JETP) dari G20 Bali 2022: USD 20 miliar dana untuk dekarbonisasi listrik, khusus pensiunkan batubara via blended finance dan kemitraan publik-swasta. Suksesnya andalkan reformasi lembaga, harmonisasi kebijakan, dan transparansi.
Strategi percepatan jelas. Atasi biaya tinggi lewat insentif fiskal, pembebasan pajak, blended finance JETP. Stabilkan regulasi dengan perizinan sederhana, roadmap jangka panjang. Kurangi PLTU via pensiun dini, beli balik aset, alihkan ke teknologi bersih. Kekurangan SDM? Perkuat vokasi, sertifikasi, pelatihan industri untuk teknisi EBT.
Infrastruktur transmisi belum siap tangani energi intermiten—solusinya smart grid, digitalisasi, konektivitas antar-pulau. Keadilan energi prioritas: libatkan masyarakat lokal, lindungi pekerja batubara via pelatihan ulang dan jaminan sosial, pastikan tak ada yang tertinggal.
Transisi ini bangun ekonomi baru adil: reformasi kebijakan, insentif kuat, SDM siap, infrastruktur modern. Dengan sinergi pemerintah-swasta-masyarakat plus JETP, Indonesia bisa pionir transisi berkeadilan di Asia Tenggara—menuju dekarbonisasi sukses, energi aman, dan masa depan hijau.