Revolusi teknologi yang berkembang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan pendidikan. Era digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (AI) telah mendorong transformasi industri dan menciptakan dinamika baru dalam ekonomi global, menghadirkan peluang besar namun juga tantangan, terutama terkait dengan kebutuhan akan keahlian baru yang relevan dan adaptif. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan keahlian (skill gap), di mana perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan penyesuaian keahlian tenaga kerja yang memadai, membuat banyak pekerja kesulitan untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan dan pelatihan yang ada seringkali belum mampu mengantisipasi kebutuhan keahlian masa depan, memperparah kesenjangan ini. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru menuntut kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning), di mana pekerja harus terus-menerus meningkatkan kompetensi untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perbedaan akses terhadap teknologi dan pendidikan berkualitas di berbagai daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan perlu bekerja sama menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan keahlian yang relevan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini, pembangunan infrastruktur digital yang merata, promosi pembelajaran sepanjang hayat, serta kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, tantangan dalam era revolusi teknologi dapat diatasi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang perkembangan teknologi untuk mencapai kemajuan berkelanjutan.
Pemanfaatan teknologi yang belum merata, membawa pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama pemerintah untuk memberikan solusi dan langkah yang sesuai. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran merupakan contoh dari implementasi kemajuan dan pemerataan teknologi di suatu wilayah. Banyaknya wilayah di pedesaan dan tempat lainya yang belum terjamah oleh akses internet yang memadai, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat. Contoh saja, para guru yang terkendala karena mengalami kesulitan dalam memperoleh materi pembelajaran yang sesuai. Tentu, hal tersebut karena akses internet menjadi faktor penting yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Dari situasi yang tergambar tersebut, menuangkan beberapa permasalahan yang berakar dari situasi yang terjadi. Dalam kenyataannya, siswa yang berada di wilayah dengan akses dan jangkauan internet yang memadai, dapat menikamati dan merasakan fasilitas pendidikan yang layak dan baik. Namun hal tersebut berbanding tak sejalan dengan siswa yang berada di wilayah 3T, yang mengharuskan mereka untuk berusaha lebih keras lagi, hanya untuk bisa mengakses internet guna mendapat materi untuk belajar, bahkan harus rela berjalan berpuluh kilometer agar bisa sampai di tempat yang terjangaku internet. Disamping itu, para guru juga terdampak oleh keterbatasan fasilitas dalam mengajar. Guru yang berada di kawasan 3T akan kesulitan untuk memperoleh ataupun mengolah materi dengan baik menggunakan akses internet, sehingga minimnya materi pembelajaran digital yang berkualitas dan mudah diakses, bisa disampaikan kepada siswa, sehingga para guru semakin dilatih kemampuannya untuk mencari dan mengadaptasi sendiri materi yang dimiliki, dengan tenaga dan waktu yang lebih. Dari kondisi tersebut, akhirnya membawa dampak bagi kualitas dari kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan.
Pada tahun 2018, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pernah melakukan survei. Hasilnya menunjukkan bahwa dari seluruh guru yang ada di Indonesia, baru 40 persen yang memiliki literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selebihnya masih kurang memahami kemajuan di era digital.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai bahwa hasil survei pada masa itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan, menurutnya, guru yang literat TIK pun hanya menggunakan teknologi sebagai perubahan cara, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Ubaid mencontohkan, “Perubahan hanya terjadi pada cara mengajar yang semula di kelas menjadi di depan layar. Selain itu, digitalisasi sekolah seperti pelaporan dana BOS yang semula manual melalui pos, sekarang menggunakan sistem online. Hanya perubahan seperti itu saja.”
Untuk menunjang kehidupan ekosistem digital, program-program yang bisa dilakukan antara lain penyediaan jaringan internet dan seluler. Selanjutnya, pelatihan terkait pemanfaatan teknologi juga perlu diadakan secara bertahap dan tersistem. Selain untuk guru, pemerintah juga harus mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah sebagai pemimpin dalam merealisasikan sekolah digital di lapangan.
Sebagai upaya menyongsong sekolah untuk siap menyambut revolusi industri 5.0, pemerintah melalui menteri pendidikan dan komunikasi memberikan perhatian terhadap pemerataan fasilitas teknologi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Fasilitas teknologi dalam pendidikan diberikan melalui dana BOS tahun 2019, untuk mendukung operasional dan mengakselerasi pembelajaran terutama di wilayah 3T. Pemberian jaringan internet ke wilayah 3T menjadi contoh dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah, melalui menteri dan lembaga yang bersangkutan. Sehingga, pemerataan fasilitas teknologi dapat dirasakan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di kawasan 3T.